Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah memandang perlu menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang akan menjadi pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI.

SNKI berfungsi sebagai pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan SNKI, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan pedoman bagi gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan SNKI pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, SNKI mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Implementasi SNKI yang terpadu ini diperlukan untuk mencapai target keuangan inklusif yaitu presentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan formal sebesar 75% pada akhir 2019.

 

 

Kebijakan ini dilakukan dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Tujuan ini sejalan dengan Keputusan Presiden No. 82/2016 (SNKI) yang menargetkan 75% penduduk dewasa memiliki akses layanan keuangan formal di tahun 2019. Berdasarkan hasil survey Global Findex tahun 2017 diketahui bahwa dibutuhkan tambahan lebih dari 50 juta rekening oleh penduduk dewasa di tahun 2018 dan 2019 untuk mencapai target keuangan inklusif yang telah ditentukan.


Target Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja keuangan inklusif Indonesia mengacu pada hasil survei Global Findex yang dilakukan oleh World Bank setiap tiga tahun sekali, atau survei keuangan inklusif yang dilakukan oleh pihak lain dengan metodologi yang sama. Berdasarkan survei World Bank Global Findex 2017, Indonesia mengalami peningkatan jumlah kepemilikan rekening penduduk dewasa dari 36% di tahun 2014 menjadi 49% di tahun 2017. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi di wilayah Asia Timur dan Pasifik. Di Indonesia, kepemilikan rekening oleh perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan 51% dan Laki-laki 46%.

Salah satu hasil penting dari survei Global Findex tahun 2017 adalah diketahui alasan mengapa penduduk dewasa tidak memiliki rekening di lembaga keuangan. Sebanyak 72% menyatakan karena tidak memiliki uang yang cukup, sepertiga dari mereka menyatakan karena jarak, 32% menyatakan karena biaya administrasi, dan 25% orang dewasa di Indonesia menyatakan karena tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan, menjadi kendala penduduk dewasa tidak memiliki rekening di bank. Potensi percepatan keuangan inklusif dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi digital secara masif. Hasil survei Global Findex tahun 2017 menyatakan 77% penduduk dewasa memiliki telepon seluler, namun 64% dari mereka belum memiliki rekening bank; sebanyak 32% penduduk dewasa memiliki akses ke internet; dan sebanyak 35% penduduk dewasa sudah melakukan pembayaran secara non tunai. Sepanjang semester pertama 2018, Lembaga Perbankan telah mendukung program Keuangan Inklusif melalui penambahan titik akses layanan keuangan berupa peningkatan jumlah ATM dan agen bank. Jumlah kantor bank relatif stabil dalam periode yang sama.



Target Tingkat Literasi Keuangan Tahun 2019



Capaian Program Triwulan III Tahun 2019

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah memandang perlu menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang akan menjadi pedoman langkah-langkah strategis kementerian/lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI. Implementasi SNKI terpadu perlu untuk mencapai target keuangan inklusif, yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2019. Sejumlah capaian program sampai dengan Triwulan III 2019 adalah sebagai berikut: 

§  Penetapan Hari Indonesia Menabung setiap tanggal 20 Agustus melalui Keputusan Presiden nomor 26 tahun 2019;

§  Telah dilakukan survei indeks keuangan inklusif dan akan dipublikasikan pada pertengahan Oktober 2019;

§  Penyusunan Peta Titik Akses Keuangan Inklusif (Geospatial)  di 34 provinsi seluruh Indonesia  telah selesai dan akan disosialisasikan pada Oktober 2019;

§  Pengembangan ekosistem digital non tunai di Kab. Cirebon untuk Tenaga kerja Indonesia dan di Kab. Berau Kaltim Untuk Nelayan.

Navigation