Header Style
Navbar Color

Pengambilan, Pengawasan, Pengendalian Kebijakan Perekonomian

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan proses Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaporan program-program pembangunan nasional, dimana Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Peran Kemenko Perekonomian dalam pengendalian kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian turut dipertegas dengan penetapan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dalam Inpres dimaksud, Kemenko Perekonomian berperan aktif dalam setiap pengambilan kebijakan bidang perekonomian, meliputi:

a.    Kebijakan yang merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan K/L, yang sifatnya berdampak strategis dan luas kepada masyarakat;
b.    Kebijakan  bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja K/L lain; dan
c.    Kebijakan  berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat.Peran dan pola koordinasi kebijakan di bidang perekonomian tersebut dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut

Navigation