Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Program Kebencanaan Infrastruktur dilatarbelakangi oleh adanya faktor besar yang penting dalam hal kebencanaan yaitu: Tingginya angka kerugian ekonomi akibat bencana (Total Kerugian 67,53 Triliun pada tahun 2017-2018); Belum akuratnya prediksi dan informasi bencana yang sedang/akan terjadi; Belum teritegrasikannya peta hazard dan acuan RTRW yang tanggap bencana; Tingkat kerentanan bangunan gedung (terhadap gempa) relatif tinggi; Belum berfungsinya Early Warning System (EWS) secara maksimal; Kurangnya listrik, backup komunikasi dan sumber daya baterai ketika bencana terjadi; Jalur evakuasi yang telah disiapkan masih belum steril; dan Kurangnya Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) di daerah. Oleh karena itu, maka diusulkan satu program prioritas tambahan yaitu Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur yang didasarkan pada beberapa peraturan pendukung yaitu:

1. Inpres No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Inpres 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah terdampak lainnya;

3. Rapat Terbatas tentang Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana tanggal 14 Januari 2019;

4. Arahan dalam Leaders Offsite Meeting (LOM) pada tanggal 18 Januari 2019 dari Menko Perekonomian tentang masalah kebencanaan.

5. Rekomendasi Pengembangan Smart City Mitigasi Bencana sesuai dengan hasil Seminar Indonesia-Indian Ocean Local Government Forum (IIOLGF) pada tanggal 6 Agustus 2018 di Kota Padang.




Rencana Kinerja


Capaian Kinerja

Sejumlah capaian program Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur sampai dengan Triwulan III 2019 adalah sebagai berikut:

- Simulasi Identifikasi Risiko Bencana Gempa Bumi di 62 Titik Lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah selesai (Th. 2016 –2018)

- Peningkatan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana, khususnya dalam infrastruktur ekonomi, melalui:

1. Rencana Penyusunan Business Continuity Plan (BCP) dan Implementasinya di Lokasi Pilot Project  Daerah Bencana

2. Pemanfaatan Indonesia Post Disaster Recovery Index (Ina PDRI) sebagai alat untuk pemantauan terhadap pemulihan pascabencana

- Koordinasi / integrasi aspek kebencanaan ke dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur penting lainnya, melalui:

1. Optimalisasi pemanfaatan Peta IGT Kebencanaan untuk identifikasi risiko bencana di titik-titik lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur penting lainnya

2. Strategi mitigasi bencana untuk lokasi infrastruktur berisiko rawan terhadap bencana

3. Pemanfaatan Peta IGT Kebencanaan sebagai salah satu aspek dalam penyusunan rencana pembangunan PSN, RTRW dan turunannya

4. Telah dilaksanakan diskusi dengan BNPB, BPPT, Kemenkopolhukam, KemenPUPR, Pusat Gempabumi dan Tsunami BKMG dan K/L terkait lainnya mengenai Pemilihan Lokasi Pilot Project Percepatan Pemulihan Ekonomi Pascabencana di Palu dan Mataram dengan memperhatikan Inpres No. 5 dan 10 Tahun 2018 serta Rakor Infrastruktur Mitigasi Bencana tanggal 19 Februari 2019







Navigation