Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu fokus pemerintahan selama beberapa tahun terakhir seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru pada area konstruksi, terbukanya lapangan kerja baru pada industri lokal, adanya efek multiplier, peningkatan nilai tanah, perbaikan akses dan koordinasi, penurunan ongkos produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan munculnya inovasi bisnis.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur prioritas di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), yang menjalankan fungsi koordinasi, prioritisasi, pengkajian Pra-Studi Kelayakan dan debottlenecking, monitoring dan evaluasi proyek-proyek infrastruktur prioritas yang mengalami kebuntuan dan hambatan. Program Prioritas Penyelesaian Proyek Strategis Nasional melalui KPPIP memiliki beberapa tujuan antara lain:

  • Melakukan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu
  • Melakukan penyelesaian hambatan-hambatan yang timbul dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas

  • Melakukan pencapaian target Penyediaan Infrastruktur Prioritas melalui persiapan yang cermat dan koordinasi yang  efektif antar para pemangku kepentingan


Rencana Kinerja

Pada tahun 2019, KPPIP akan fokus untuk menciptakan situasi berkesinambungan dalam implementasi Proyek Prioritas dan Strategis Nasional. Tujuannya adalah agar implementasi Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional berjalan tepat waktu, biaya, dan dengan kualitas yang diterima oleh berbagai pihak, termasuk dengan memberikan dukungan debottlenecking. Mengingat sebagian besar proyek akan keluar dari tahap penyiapan, maka Penanggung Jawab Proyek dan pemangku kepentingan lainnya harus memastikan adanya kapasitas untuk melaksanakan administrasi kontrak yang baik dan terstruktur.

Dari sisi kebijakan, KPPIP juga akan melanjutkan usaha percepatan terutama dalam perbaikan peraturan dan kebijakan untuk mencapai target pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, KPPIP akan memberikan pendampingan kepada Penanggung Jawab Proyek dalam melakukan debottlenecking secara mandiri. Khusus untuk Proyek Strategis Nasional, pada akhir tahun 2019 diharapkan keseluruhan Proyek Prioritas dan Proyek Strategis Nasional telah masuk ke tahap Financial Close dan memulai konstruksi. Terdapat penambahan 33 proyek yang selesai secara keseluruhan sehingga secara akumulatif total proyek beroperasi menjadi 79 proyek.





Capaian Kinerja

Sejumlah capaian program sampai dengan Triwulan III 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan Proyek Strategis Nasional (PSN) s.d. September 2019:

  • 81 proyek telah selesai
  • 27 proyek, 1 Program Ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi


  • 102 proyek dalam tahap konstruksi
  • 4 proyek dalam tahap transaksi
  • 39 proyek dan 1 Program Industri Pesawat dalam tahap penyiapan


  • Pelaksanaan Capacity Building dan kajian berupa: Kajian Dampak Pembangunan Infrastruktur, dan Kajian  Penguatan KPPIP





















Navigation