Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

azLatar Belakang

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, diperlukan suatu terobosan model pengembangan wilayah. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah terobosan pengembangan wilayah yang mempunyai sasaran peningkatan penanaman modal, optimalisasi industri yang berdaya saing, percepatan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Kawasan Ekonomi Khusus terdiri dari satu atau beberapa zona, yaitu : pengelolaan ekspor, logistik, pengembangan teknologi, industri, pariwisata, energi dan ekonomi lainnya. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus diarahkan untuk memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian 4 (empat) agenda prioritas nasional yang tertuang di Nawacita, yaitu:

  • Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
  • Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
  • Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
  • Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.


Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini bertujuan untuk:


  • Optimalisasi kegiatan industry, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
  • Meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan Kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis;
  • Adanya percepatan perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk kesinambungan  pembangunan antar wilayah
  •  Terwujudnya model terobosan pengembangan Kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industry, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Rencana Kinerja

Dalam rangka mencapai target penyelenggaraan KEK, maka fokus kegiatan pengembangan KEK di 2019 antara lain: 1) Pemantapan 12 KEK yang sudah ada, serta penetapan 5 KEK baru; 2) Peningkatan investasi hingga Rp323 triliun dan penciptaan lapangan pekerjaan hingga 947 ribu orang melalui serangkaian kegiatan promosi berupa business forum di dalam dan luar negeri serta market sounding ke beberapa negara potensial; 3) Penyelesaian berbagai regulasi KEK, antara lain Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK, Peraturan Pemerintah untuk 5 KEK baru, dan Revisi Norma, Standar, Pedoman & Kriteria Penyelenggaraan KEK; dan 4) Peningkatan Kapasitas SDM Administrator dan Pengelola KEK agar dapat melayani pelaku usaha yang berinvestasi di KEK secara profesional.


Capaian Kinerja

Sejumlah capaian program sampai dengan Triwulan III 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Pengembangan Operasional KEK

  • Pengembangan 17 KEK sampai dengan Tahun 2019. Per September 2019 telah ditetapkan 13 KEK (8 KEK Industri, dan 5 KEK Pariwisata).  4 KEK yang saat ini sedang dipersiapkan adalah KEK Kendal, KEK Likupang. Sedangkan terdapat KEK yang telah disetujui oleh sidang dewan namun dengan persyaratan, antara lain: KEK TJ. Gunung dan KEK Sungailiat. Perkembangan jumlah KEK sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

 



  • Dari 13 KEK yang ditetapkan, 10 KEK telah beroperasi, sedangkan 3 KEK sedang dalam tahap pengembangan. 10 KEK yang telah beroperasi adalah:

    1).    KEK Sei Mangkei

    2).    KEK Tanjung Lesung

    3).    KEK Mandalika

    4).    KEK Palu

    5).    KEK Arun Lhokseumawe

    6).    KEK Galang Batang

    7).    KEK Tanjung Kelayang

    8).    KEK MBTK

    9).    KEK Morotai

    10).  KEK Bitung

    3 KEK sedang dalam tahap pengembangan adalah:

    1).    KEK Sorong

    2).    KEK Tanjung Api-Api

    3).    KEK Singhasari


    2.     Penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, berupa terselesaikannya sebanyak 118 dari total 173 Regulasi KEK, berupa:

            -       5 Peraturan Pemerintah

    -       5 Keputusan Presiden

    -       31 Peraturan Menteri

    -       5 Keputusan Menteri

    -       66 Peraturan Direktur Jenderal, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur/ Bupati/Walikota

    -       11 Pedoman dan Standar 

Regulasi dalam tahap penyelesaian diantaranya:

    -       Rancangan PP tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK sebagai pengganti PP No.96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK

    -       Rancangan PP tentang Penyelenggaraan KEK sebagai pengganti PP 100/2012 tentang Perubahan PP No. 2/2011 tentang Penyelenggaraan KEK
















 










Navigation