Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image


Latar Belakang

Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah menempatkan Program Kebijakan Satu Peta sebagai salah satu Agenda Prioritas Nawa Cita dan telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sesuai dengan mandat Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Kebijakan Satu Peta merupakan upaya perwujudan satu peta yang akuran dan akuntabel, sebagai acuan bersama dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta berfungsi sebagai acuan data IGT pada masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:

a.       Kompilasi data yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;

b.       Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (Informasi Geospasial Dasar); dan

c.        Sinkronisasi antar data IGT yang terintegrasi.


Rencana Kinerja

Rencana kegiatan dan target capaian Kebijakan Satu Peta Tahun 2019, antara lain mencakup:

 

a.       Tahap Kompilasi

 

Seluruh peta tematik telah terkompilasi dan terdapat penambahan peta tematik baru untuk mendukung penyelesaian permasalahan tumpang tindih

 

b.       Tahap Integrasi

 

Integrasi telah selesai seluruhnya dan telah dilakukan data updating terhadap peta tematik yang memiliki substansi dinamis (contoh: izin dan hak atas tanah). Selain itu Berbagi data produk PKSP juga telah dapat diakses oleh Publik.



c.        Tahap Sinkronisasi

 

Identifikasi permasalahan tumpang tindih yang dituangkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang PITTI telah selesai untuk seluruh wilayah Indonesia. Target tahun 2019 diharapkan 6 Penetapan PITTI, yaitu: Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali-NT dan Papua-Maluku.














Target Kinerja


Capaian Kinerja

Capaian program prioritas hingga Triwulan III Tahun 2019 dibidang penyelesaian perundingan perdagangan bebas adalah sebagai berikut:

  • Pada tahun 2016 telah dilakukan kompilasi dan integrasi di wilayah Kalimantan dan sebanyak 74 dari 80 peta telah berhasil diintegrasi
  • Pada tahun 2017 telah dilakukan kompilasi dan integrasi di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Bali-Nusa Tenggara. Sebanyak 81 dari 84 peta di wilayah Sumatera, 80 dari 83 peta di wilayah Sulawesi, dan 73 dari 79 peta di wilayah Bali-Nusa Tenggara telah berhasil diintegrasi
  • Pada tahun 2018 telah dilakukan kompilasi dan integrasi di wilayah Jawa, Kepulauan Maluku, dan Papua. Sebanyak 74 dari 79 peta di wilayah Jawa, 67 dari 77 peta di wilayah Kepulauan Maluku, dans 66 dari 78 peta di wilayah Papua telah berhasil diintegrasi
  • Pada tahun 2019 telah mulai dilakukan pemutakhiran IGT untuk seluruh wilayah indonesia sesuai periodesasi yg disepakati, sampai dengan tahun 2019 telah terkompilasi 84 dari 85 peta tematik
  • Telah dilakukan pembagian akses Geoportal PKSP untuk mendorong pemanfaatan produk PKSP kepada 27 Menteri/Kepala Lembaga (dari total 61 K/L), 25 Gubenur (dari total 34 Provinsi), dan 336 Bupati/Walikota (dari total 514 kabupaten/Kota)
  • Telah selesai proses identifikasi penambahan IGT yang meliputi 11 kategori IGT Kemaritiman, 11 Kategori IGT Kebencanaan, 3 Kategori IGT Ekonomi, dan 2 Kategori IGT Keuangan
  • Telah ditetapkan Permenko No. 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta
  • Telah teridentifikasi permasalahan tumpang tindih seluas 77.365.141 hektar atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia
  • Telah ditambahkan IGT Indikatif TORA dan IGT Perkebunan Kelapa Sawit (tahap Sinkronisasi)
  • Telah ditetapkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) untuk wilayah Kalimantan (Kepmenko No. 280 Tahun 2019) dan wilayah Sumatera (Kepmenko 281 Tahun 2019)
  • Telah selesai identifikasi tumpang tindih dan klinik validasi PITTI untuk wilayah Jawa, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, serta Maluku-Papua dan saat ini dalam proses penetapan PITTI
  • Telah dilakukan penyusunan dan pembahasan rule base penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan, untuk menjadi acuan penyelesaian tumpang tindih oleh K/L/P di seluruh wilayah Indonesia
  • Telah dilakukan dukungan terhadap Stategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK melalui proses penyusunan rekomendasi  penyelesaian tumpang tindih Prov. kalimantan Tengah serta Pemutakhiran Kompilasi Integrasi Izin di Prov. Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat,dan Papua





Navigation