Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Indonesia telah melakukan reformasi secara berkesinambungan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendorong perkembangan iklim usaha. Hasil dari penyelenggaraan reformasi tersebut tercatat dalam Laporan Doing Business yang dipublikasikan oleh World Bank Group dimana Indonesia telah berhasil menerapkan 17 jenis reformasi dalam tiga tahun terakhir. Tahun ini, Indonesia telah melakukan tiga jenis reformasi yang dicatat dalam Laporan Doing Business 2019. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga momentum reformasi dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia agar selaras dengan international best practice secara berkelanjutan melalui perbaikan kemudahan dalam pelaksanaan berusaha, memberikan kepastian hukum dalam berusaha, dan menciptakan daya saing dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Tiga jenis reformasi yang telah dilakukan mencakup indikator Memulai Usaha, Memperoleh Pinjaman, dan Pendaftaran Properti.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga momentum reformasi dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia agar selaras dengan international best practice secara berkelanjutan melalui perbaikan kemudahan dalam pelaksanaan berusaha, memberikan kepastian hukum dalam berusaha, dan menciptakan daya saing dalam kegiatan berusaha di Indonesia. Program ini mencakup tiga jenis reformasi yang telah dilakukan yaitu mencakup indicator:

  1. Memulai Usaha
  2. Memperoleh Pinjaman
  3. Pendaftaran Properti


Rencana Kinerja

Langkah strategis dilakukan untuk memperbaiki Indikator EoDB 2019 yaitu: (1) Dealing with construction permit, (2) Protecting minority investor, (3) Trading across borders, dan (4) Enforcing contracts. Langkah strategis tersebut di atas dilakukan dalam bentuk Kelanjutan Program Reformasi Kemudahan Berusaha di Indonesia:

a.       Reformasi Kemudahan Berusaha Jangka Menengah

b.       Reformasi Kemudahan Berusaha Jangka Pendek

c.       Sosialisasi / Outreach Kemudahan Berusaha

d.       Mengembangkan rencana aksi reformasi bersama K/L teknis untuk mendorong reformasi yang lebih fundamental dan radikal melalui dari aspek regulasi, proses bisnis dan sistem layanan untuk bisa melakukan peningkatan skor DTF dan peringkat indikator;

e.       Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi rencana aksi secara berkala dengan melibatkan konsultasi dengan para pelaku usaha guna memastikan bahawa rencana aksi reformasi terselenggara sepenuhnya efektif;

f.        Mendorong komitmen lintas K/L dan Pemerintah Daerah untuk secara konsisten memastikan bahwa langkah perbaikan guna meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia terselenggara secara berkelanjutan.



Capaian Kinerja



Adapun uraian reformasi-reformasi yang berkontribusi pada perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia sebagaimana terekam dalam Laporan Doing Business 2016-2019 tersebut adalah sebagai berikut:

-  Memulai Usaha (Starting a Business):

-  Memperoleh Sambungan Listrik (Getting Electricity):

-  Pendaftaran Balik Nama Properti (Registering Property):

-  Akses Memperoleh Pinjaman (Getting Credit):

-  Pelaporan dan Pembayaran Pajak (Paying Taxes):

-  Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Protecting Minority Investors):

-  Perdagangan Lintas Batas (Trading Across Borders):

-  Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan (Enforcing Contracts):

Selain mencatat penyelenggaraan reformasi yang terselenggara di Indonesia, Tim Doing Business juga menerima dan mencatat permintaan revisi data yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di 7 area yang diukur, yaitu: (1) Memulai Usaha (Starting a Business); (2) Proses Perizinan untuk Mendirikan Bangunan Komersial Sederhana (Dealing with Construction Permits); (3) Memperoleh Sambungan Listrik (Getting Electricity); (4) Pendaftaran Balik Nama Tanah dan Bangunan (Registering Property); (5) Pelaporan dan Pembayaran Pajak (Paying Taxes); (6) Perdagangan Lintas Batas (Trading Across Borders); dan (7) Penyelesaian Proses Kepailitan (Resolving Insolvency).

Adapun data revisi yang diterima dan tercatat dalam Laporan Doing Business 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

-  Memulai Usaha (Starting a Business):

-  Proses Perizinan untuk Mendirikan Bangunan Komersial Sederhana (Dealing with Construction Permits):

-  Memperoleh Sambungan Listrik (Getting Electricity):

-  Pendaftaran Balik Nama Tanah dan Bangunan (Registering Property)

-  Pelaporan dan Pembayaran Pajak (Paying Taxes)

-  Perdagangan Lintas Batas (Trading Across Borders):

-  Penyelesaian Proses Kepailitan (Resolving Insolvency):

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memastikan bahwa reformasi kemudahan terus terselenggara dan berkontribusi pada perbaikan kinerja Indonesia untuk periode survei Doing Business 2020 (2 Mei 2018 – 1 Mei 2019). Berdasarkan informasi awal yang telah diterima oleh Tim Doing Business, Indonesia tercatat telah menyelenggarakan reformasi-reformasi di 5 dari 10 area yang diukur: (1) Memulai Usaha (Starting a Business);  (2) Memperoleh Sambungan Listrik (Getting Electricity);  (3) Pelaporan dan Pembayaran Pajak (Paying Taxes); (4) Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan (Enforcing Contracts); dan (5) Perdagangan Lintas Batas (Trading Across Borders)

Namun demikian, dalam reform update yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berikut adalah uraian reformasi yang telah terimplementasi selama periode survei Doing Business 2020 (2 Mei 2018 – 1 Mei 2019):

 -  Memulai Usaha (Starting a Business):

-  Proses Perizinan untuk Mendirikan Bangunan Komersial Sederhana (Dealing with Construction Permits):

-  Memperoleh Sambungan Listrik (Getting Electricity);

-  Pelaporan dan Pembayaran Pajak (Paying Taxes);

-  Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Protecting Minority Investors):

-  Perdagangan Lintas Batas (Trading Across Borders):

-  Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan (Enforcing Contracts):

 -  Proses Perizinan untuk Mendirikan Bangunan Komersial Sederhana (Dealing with Construction Permits):

-  Pendaftaran Balik Nama Tanah dan Bangunan (Registering Property)

-  Perlindungan Pemegang Saham Minoritas (Protecting Minority Investors):


Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa reformasi dan revisi data yang tercatat berikut ini akan berkontribusi pada perbaikan kinerja Indonesia di 8 dari 10 area yang diukur dalam Laporan Doing Business 2020.

Kontribusi reformasi-reformasi tersebut terhadap perubahan skor Distance to Frontier/DTF Indonesia secara keseluruhan dan peringkat kemudahan berusaha Indonesia dalam Laporan Doing Business 2020 baru akan dipublikasikan oleh World Bank Group pada tanggal 25 Oktober 2019 (waktu Indonesia)




Navigation