Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Dalam rangka terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien Presiden mengumumkan kebijakan ekonomi tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam peroses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda). Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission).

Tujuan yang ingin dicapai dilatarbelakangi oleh kondisi pelayanan saat ini yang belum optimal. Misalnya, perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi (online), waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas, serta paradigma di tubuh birokrasi sendiri sebagai “pemberi izin” dan belum “melayani”.

Penerapan kebijakan penyederhanaan perizinan diharapkan akan mendorong peningkatan investasi yang dapat meningkatkan kinerja ekspor, pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan pekerjaan serta target pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Bagi pelaku usaha kebijakan penyederhanaan perizinan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan investasi baik perizinan dan non perizinan. Selain itu kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri yang akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Sasaran dan tujuan penerapan OSS adalah:

1. Memberikan kemudahan perizinan berusaha,

2. Memberikan kepastian hukum bagi investor, serta

3. Meningkatkan investasi baik PMDN maupun PMA


Rencana Kinerja


Target Kinerja

Program Program Online Single Submission (OSS) ini ditargetkan mampu berkontribusi dalam:

  1. Memberikan kemudahan perizinan berusaha
  2. Memberikan kepastian hukum bagi investor
  3. Meningkatkan investasi baik PMDN maupun PMA
  4. Meningkatkan industri dan kinerja ekspor
  5. Menciptakan lapangan pekerjaan

Capaian  Kinerja
Sejumlah capaian program sampai dengan Triwulan III 2019 adalah sebagai berikut:
  1. Pengembangan sistem OSS versi 1.1
            - Migrasi database Sistem OSS versi 1.0 ke Sistem OSS versi 1.1 telah selesai;
            - User test Sistem OSS versi 1.1 telah selesai;
            - Sebanyak 103 daerah telah terimplementasi siCantik Cloud per September 2019;
            - Data Statistik Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS, Periode: 9 Juli 2018 - 31 Agustus 2019

       2  Reformasi Regulasi

   - Telah ditentukan perubahan paradigma perizinan dari license based approach menjadi risk based approach;

   - Standar baku/template penyusunan NSPK K/L/D telah selesai. 7 Kementerian telah menyusun ulang NSPK sesuai dengan standar baku (Kemendag, Kemenperin, Kemenkes, Kementan, BPOM, ESDM (Ketenagalistrikan), dan Kemenpar;

   - Identifikasi isu-isu pokok dalam revisi PP 24 Tahun 2018;

   - Sinkronisasi peraturan daerah agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP).

3  Penyesuaian seluruh NSPK K/L yang belum sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2018. Review NSPK K/L yang sedang on progress terdiri dari 7 sektor yaitu Perdagangan, Obat dan Makanan, Kesehatan, Pertanian, Perindustrian, Pariwisata dan Ketenagalistrikan. Ada 13 sektor yang belum yaitu Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi, Agama dan Keagamaan, Ketenagakerjaan, Kepolisian, Perkoperasian dan UMKM, dan Ketenaganukliran.

4  Meningkatkan aspek kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan OSS, melalui:

   - 17 K/L (100%), 34 Provinsi (100%) dan 456 Kabupaten/Kota (88%) telah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

   - 20 Satgas Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah aktif melaporkan permasalahan dan kendala perizinan berusaha yaitu:

                 * Provinsi Kepulauan Riau

                 * Provinsi Jawa Barat

                 * Provinsi D.I. Yogyakarta

                * Provinsi Banten

                * Provinsi Jawa Timur

                * Provinsi Jawa Tengah

                * Provinsi Jambi

                * Provinsi Papua Barat

                * Provinsi Kalimantan Selatan

                * Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

                * Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara

                 * Kabupaten Kulon Progo, DIY

                 * Kabupaten Blitar, Jawa Timur

                 * Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

                 * Kaimana, Papua Barat

                 * Kota Tangerang Selatan

                 * Kota Tomohon, Sulawesi Utara

                 * Kabupaten Badung, Bali

                 * Kota Dumai, Riau

                 * Kabupaten Pekalongan, Jawa Tenga

               - Penyelesaian draft format baku untuk pelaporan kegiatan Satgas.

    5  Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Sistem OSS di K/L/D untuk mendorong sistem perizinan di daerah untuk comply dengan sistem OSS.

    6  Mengefektifkan Satuan Tugas Perpres  91/2017, melalui:

     - Penyusunan draft format baku untuk pelaporan kegiatan Satgas telah selesai.

            - Mengidentifikasi Hambatan-hambatan efektivitas pelaksanaan tugas Satgas daerah;

    Navigation