Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dilakukan untuk meningkatkan partisipasi penanaman modal pada beberapa bidang usaha dan memberikan peran kemitraan yang lebih luas bagi UMKM. Relaksasi dilakukan melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Untuk menjaga kepercayaan dunia usaha dan investor, Pemerintah mendorong masuknya modal yang lebih besar, terutama melalui Investasi Langsung. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI yang mencakup: (1) Perluasan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday); (2) Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI); (3) Devisa Hasil Ekspor (DHE) Hasil Sumber Daya Alam.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan relaksasi dan keterbukaan bidang usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 dan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi, perlu memperkuat kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, serta membuka beberapa bidang usaha yang dapat dimasuki oleh PMA yang membawa teknologi, inovasi, efisiensi, dan perluasan ekspor. Pemerintah melihat dari 101 Bidang Usaha yang telah diberikan keterbukaan bagi PMA, beberapa bidang usaha masih belum optimal, yaitu:

a.    Terdapat 83 bidang usaha (PMA 100% atau ditingkatkan kepemilikan asingnya),

                 pertumbuhannya kurang dari 50% pada periode Q3/2016 s.d. Q2/2018.

b.     Dari 83 bidang usaha tersebut, terdapat 51 bidang usaha yang tidak ada peminatnya (investasinya Rp.0).

Perubahan kondisi ekonomi global yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional juga menjadi faktor perlunya penyesuaian DNI yang lebih ekspansif. Hal ini untuk mendorong masuknya investasi merger and acquisitions (M&A) di tingkat global, investasi yang berorientasi ekspor, industri global value chains, dan substitusi impor. Penyempurnaan DNI 2018 ini juga dirancang untuk memperluas kemitraan, agar UMKM mampu meningkatkan diversifikasi, volume, standar produksi, dan ekspor. Dengan demikian akan menciptakan banyak produk inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pasar internasional.


Rencana Kinerja

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan sehubungan dengan relaksasi daftar negatif investasi 2018 adalah sebagai berikut:

 

1.    Menyiapkan tindak lanjut Peraturan Presiden mengenai Perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

 

2.    Mendorong peningkatan investasi yang dilakukan pihak investor terkait relaksasi DNI 2018.


Target Kinerja

Metodologi evaluasi DNI yang akan dikembangkan berdasarkan Perpres 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Pasal 17) yaitu:

  1. Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasar kajian, temuan dan usulan penanam modal
  2. Penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
  3. Menteri atau Pimpinan instansi terkait mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan beserta alasan pendukung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan berdasar Peraturan Presiden ini.
  4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk tim untuk menilai, menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
  5. Badan Koordinasi Penanaman Modal bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Presiden ini.


Capaian Kinerja

Sejumlah progress penyusunan konsep kebijakan Relaksasi DNI sampai dengan Triwulan III Tahun 2019, yaitu:

1. Perubahan Usulan kriteria pengelompokan Bidang Usaha DNI, mencakup (1) Tertutup mutlak untuk penanaman modal; (2) Terbuka dengan persyaratan; dan (3) Pencadangan bidang usaha untuk UMK.

2. Review batang tubuh Perpres DNI khususnya terkait kriteria bidang usaha yang terdiri:

    - Tertutup mutlak (6 Bidang Usaha)

    - Terbuka dengan persyaratan (106 Bidang Usaha)

    - Dicadangkan untuk UMK (2 Bidang Usaha).

    - Detail progress pembahasan terkait konsep kebijakan Relaksasi DNI, disampaikan dalam grafik di bawah ini:



 

Navigation