Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Visi pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai adalah “Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur”. Untuk mewujudkan cita-cita nasional ini, pemerataan dan keadilan ekonomi menjadi hal penting yang harus diselesaikan. Pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup, tetapi harus dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut berkualitas, inklusif, dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional tersebut, pada bulan April tahun 2017 Presiden telah mencanangkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, dengan bertumpu kepada tiga pilar besar, yaitu penyediaan lahan, penyediaan kesempatan berusaha, dan peningkatan keterampilan. Ketiga pilar tersebut dilaksanakan terutama melalui program Reforma Agraria. Salah satu instrumen penting dalam penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria adalah melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Instrumen lain kebijakan Pemerintah yang menjadi pendukung dalam pemerataan dan keadilan ekonomi adalah melalui program Perhutanan Sosial. Beradasarkan Permen LHK Nomor 83 tahun 2016 program Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan, Pengembangan Hutan Rakyat dan pemberian akses pembiayaan melalui pinjaman dana bergulir untuk meningkatkan modal dan akses pasar. Program ini memiliki prinsip-prinsip dasar, di antaranya adalah keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.

Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset (asset reform) plus penataan akses (access reform). Penataan aset dalam hal ini adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Program Reforma Agraria ini bukan hanya sekedar bagi-bagi tanah. Melalui program Reforma Agraria ini, pemerintah tidak hanya memberikan hak milik atas lahan kepada petani tetapi juga sekaligus memberikan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan. Penggarap atau petani akan mendapatkan dukungan, baik melalui Dana Desa atau sumber lainnya, mulai dari penyediaan alat produksi pertanian, bibit unggul, penyediaan fasilitas paska panen seperti pengering ataupun gudang, fasilitas penyediaan Kredit Usaha Rakyat dan mendapatkan jaminan pemasaran untuk hasil produksinya, dengan menugaskan BUMN dan perusahaan besar untuk menjadi avails, offtaker dan memberikan pendampingan.

Untuk meningkatkan skala ekonomi, pemanfaatan tanah obyek reforma agraria dilaksakanan melalui sistem klaster. Dengan sistem klaster ini, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu, misalnya sengon dan jagung, sehingga usaha tani tersebut memiliki daya saing dan mencapai skala ekonomi, serta produktivitas yang cukup. Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa-desa tersebut. Dengan sistem klaster, kita akan melakukan transformasi sistem pertanian yang bersifat subsisten menuju pertanian yang bersifat komersial.


Rencana Kinerja

Sasaran penerima manfaat Reforma Agraria adalah buruh tani, tani gurem, masyarakat adat, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru honorer, pekerja lepas, dan pedagang informal yang tidak memilki tanah. Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, rencana kerja di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1.  Legalisasi Aset seluas 4,5 juta hektar, meliputi Sertifikasi Tanah Rakyat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) seluas 3,9 juta hektar, dan Sertifikasi Tanah Transmigrasi seluas 0,6 juta hektar;

 

2.   Redistribusi Aset seluas 4,5 juta hektar, meliputi tanah-tanah Ex-HGU dan Tanah Terlantar seluas 0,4 juta hektar, serta Pelepasan Kawasan Hutan seluas 2,6 juta hektar, dan Penyelesaian Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) seluas 2,3 juta hektar.

 

3.   Legalisasi akses lahan seluas 12,7 juta hektar lahan yang siap untuk dijadikan objek program Perhutanan Sosial dengan pengusahaan hutan dalam periode tertentu baik dari lahan Perhutani (Jawa) maupun dari lahan KLHK.

 

4.   Target Perhutanan Sosial untuk tahun 2019 adalah seluas 2,5 juta Ha.


Selain rencana kinerja yang terdapat dalam uraian di atas, terdapat beberapa rencana kerja yang juga akan dilaksanakan pada 2019 yaitu Penyusunan Permenko tentang mekanisme dan tata kerja Tim Reforma Agraria Nasional, Penyusunan pedoman Resettlement, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan reforma agrarian, revitalisasi HTI untuk pembangunan industri rayon, melakukan koordinasi rekonsiliasi data perkebunan sawit nasional.


Target Kinerja


Dalam melaksanakan dan pengimplementasian Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang bertujuan untuk melaksanakan pemerataan ekonomi melalui penataan asset berupa legalisasi dan redistribusi lahan, maka program Reforma agraria ini memiliki beberapa target dan output yang harus dicapai pada tahun 2019 yaitu:

       Melanjutkan pencapaian target reforma agraria meliputi Legalisasi aset sebanyak 9 Juta bidang ( 1,755 Juta Ha) dan Redistribusi TORA seluas 2,14 Juta Ha

       Melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima TORA berbasis klaster seluas 2,36 juta Ha

       Penyusunan regulasi pendukung Reforma Agraria.


Capaian Kinerja

Pengukuran capaian Penyaluran KUR pada Triwulan III tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan, sebagai berikut:

Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 101,7 Triliun (72,65% dari target tahun 2019 sebesar 140T). Secara Kumulatif sejak 2015 s.d. Agustus 2019, telah direalisasikan sebesar  Rp 435,1 Triliun, dengan jumlah debitur 17.508.106 Nasabah, dan jumlah outstanding sebesar Rp 154,13 Triliun



Tingkat NPL KUR posisi Agustus 2019 masih terjaga di tingkat 1,32%;


Penyaluran di sektor produksi tahun 2019 sampai dengan triwulan III sebesar 47 % (dari target sebesar 60%) dan sector non produksi sebesar 53%. Adapun penyaluran penyaluran KUR sektor produksi meliputi  sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi dan jasa – jasa. Langkah-langkah yang ditempuh komite kebijakan untuk mengoptimalkan penyaluran KUR sektor produksi  yaitu dengan melaksanakan acara penyaluran KUR Peternakan Rakyat, KUR Ketahanan Pangan, KUR Perikanan Rakyat dan KUR Garam Rakyat serta KUR Pariwisata secara serentak dibeberapa daerah di Indonesia.




Telah diundangkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Akad Syariah dan KUR Pensiunan.








Navigation