Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Sebagai langkah konkret dalam stimulasi peningkatan investasi, Pemerintah menetapkan perbaikan kebijakan mengenai tax holiday untuk mendorong investasi pada industri pionir dari hulu hingga hilir melalui perluasan cakupan bidang usaha yang berhak mendapatkan tax holiday. Selain itu, prosedur pengajuan dan pemberian fasilitas tax holiday juga telah diselaraskan dengan skema Online Single Submission sehingga Wajib Pajak mendapatkan kepastian secara cepat dan dapat segera merealisasikan investasinya di Indonesia. Dalam rangka mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia melalui investasi langsung pada industri pionir dari tingkat hulu hingga tingkat hilir, Pemerintah telah memperluas cakupan bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) serta melakukan penyelarasan pelaksanaan dengan sistem Online Single Submission (OSS), dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, pada bulan November 2018.

Pemberian fasilitas tax holiday yang semula diberikan kepada 17 sektor usaha kini diperluas menjadi 18 sektor usaha dengan jumlah cakupan 169 KBLI. Kriteria industri pionir yang digunakan dalam kebijakan perluasan cakupan fasilitas tax holiday tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.Perluasan sektor usaha yang diberikan meliputi:

 

1.    Penambahan dua sektor usaha (yaitu sektor industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan; serta sektor ekonomi digital); dan

2.   Penggabungan dua sektor usaha dalam PMK 35 Tahun 2018 (yaitu sektor komponen utama komputer dan sektor komponen utama smartphone menjadi sektor komponen utama peralatan elektronika/telematika).


Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria bidang usaha (KBLI) untuk mendapatkan fasilitas tax holiday diberikan notifikasi mendapat fasilitas tax holiday dengan jangka waktu sesuai nilai investasi yang ditanamkan oleh sistem OSS. Sistem OSS selanjutnya meneruskan kepada sistem Direktorat Jenderal Pajak untuk diproses penerbitan surat keputusan penetapan pemberian fasilitas tax holiday.

Setelah jangka waktu tax holiday berakhir, pelaku usaha diberikan pengurangan PPh sebesar 50 persen selama 2 tahun. Selain insentif tax holiday, Pemerintah juga mendorong pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria bidang usaha (KBLI) pada fasilitas tax holiday dengan nilai investasi antara Rp 100 miliar hingga kurang dari Rp 500 miliar. Fasilitas yang diberikan adalah pengurangan PPh badan sebesar 50 persen selama 5 tahun. Untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi pelaku usaha untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum. Penyesuaian Pajak Penghasilan tersebut diatur menjadi 0,5 persen dari semula 1 persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.



Target Kinerja


Pelaksanaan insentif fiskal pada tahun 2019 ini ditargetkan mampu memberikan kontribusi dalam melakukan:

  •           Penyempurnaan pengaturan insentif pajak -  Tax Holiday yaitu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk industri pioneer.
  •      Penyempurnaan pengaturan insentif pajak - Tax Allowance yaitu fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah daerah tertentu, dan
  •        Perumusan ketentuan insentif pajak – Superdeduction untuk kegiatan vokasi.

 

Sementara itu, target output yang akan dicapai dengan adanya Program Prioritas Insentif Fiskal ini mampu menghasilkan keluaran berupa:

1.     Perumusan sector-sektor yang dapat diberikan fasilitas Tax Holiday

2.     Melakukan revisi Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 jo PP No. 9 Tahun 2016

3.     Melakukan revisi PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, dan

4.     Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Pengurangan Penghasilan Bruto dalam Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan yang

      melakukan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM yang berbasis Kompetensi.



Capaian Kinerja



Tax holiday

Dalam rangka mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia melalui investasi langsung pada industri pionir dari tingkat hulu hingga tingkat hilir, Pemerintah telah memperluas cakupan bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) serta melakukan penyelarasan pelaksanaan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Pemerintah terus berusaha melakukan perbaikan kebijakan dalam pemberian insentif fiskal. Melalui paradigma baru pemberian insentif fiskal seperti Certainty & Simplicity Pemerintah memberikan kepastian dan kemudahan dalam meperoleh fasilitas. Upaya perbaikan dilakukan pada beberapa aspek seperti:

§  Kepastian besaran pengurangan potongan pajak penghasilan sebesar 100%

§  Kepastian manfaat investasi berdasarkan besarnya penanaman modal

§  Kepastian bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas

§  Permohonan pengajuan fasilitas melalui OSS

Melalui upaya perbaikan dimaksud, pelaku usaha memberikan respon positif melalui meningkatnya jumlah persetujuan fasilitas tax holiday sejak masa berlakunya PMK 35 tahun 2018 dan PMK 150 tahun 2018, dibandingkan dalam pengaturan PMK 130 tahun 2011 dan PMK 159 tahun 2015, seperti tergambar dalam bagan berikut:


Simplifikasi prosedur permohonan fasilitas tax holiday melalui Online Single Submission (OSS). Melalui sistem dimaksud Wajib Pajak yang memenuhi kriteria/persyaratan dapat langsung mendapatkan notifikasi persetujuan dan jangka waktu fasilitas tax holiday yang didapatkan. Setelah itu OSS akan meneruskan kepada sistem DJP (Kementerian Keuangan) untuk dapat diproses penerbitan surat keputusan penetapan pemberian fasilitas tax holiday.

Sejak berlakunya PMK 35/2018 dan PMK 150/2018 sampai dengan Triwulan III 2019  fasilitas tax holiday diberikan kepada diberikan kepada 43 Wajib Pajak dengan capaian sebagai berikut:

§  Kelompok industri yang diberikan fasilitas tax holiday meliputi: 18 WP Infrastruktur ekonomi, 17 WP industri logam, dan 8 WP yang bergerang di bidang industri kimia;

§  Total rencana penanamanan modal sebesar Rp517,2 Triliun, dengan penanaman modal terbesar mencapai Rp 56 triliun.

§  Penanaman modal dimaksud diperkirakan menyerap 31.924 tenaga kerja.

§  Berdasarkan asal investasinya, penanaman modal berasal dari 11 negara

§  Penanaman modal tersebar di 16 provinsi di Indonesia

 

Tax Allowance

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang –Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, evaluasi pelaksanaan ketentuan fasilitas tax allowance dilakukan dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sejumlah capaian program sejak tahun 2007 sampai dengan Triwulan III 2019 adalah sebagai berikut:

§  Persetujuan pemberian fasilitas tax allowance diberikan kepada 140 WP dengan 158 surat keputusan Menteri Keuangan. Dari jumlah tersebut 71 WP berdasarkan 82 Surat Keputusan Menteri Keuangan telah memanfaatkan fasilitas tax allowance.

§  Total rencana penanamanan modal sebesar Rp258,8 Triliun, dengan nilai penanaman modal sebesar Rp25 triliun pada tahun 2018 dan Rp11,7 triliun sampaidengan triwulan III 2019.

§  Dari rencana penanaman modal dimaksud, Rp181,6 triliun telah direalisasikan investasinya. Adapun Rp16 triliun telah direalisasikan pada tahun 2018 dan sampai dengan triwulan III 2019 telah direalisasikan Rp13,3 triliun.

Insentif Superdecution: Vokasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia diperlukan adanya program yang mempertemukan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan barang dan jasa dengan nilai keekonomian yang tinggi, pelaku usaha dan pelaku industri diharapkan dapat berperan serta dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 untuk memberikan insentif super deduction sebesar 200% bagi pelaku usaha dan pelaku industri yang melakukan kegiatan vokasi. Selain insentif super deduction untuk kegiatan vokasi, dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur kebijakan insentif super deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar 300% serta insentif investment allowance untuk industri padat karya yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif super deduction untuk kegiatan vokasi, seperti:

§  Batasan besaran pengurangan penghasilan bruto,

§  Cakupan lembaga pendidikan dan peserta kegiatan vokasi,

§  Jenis-jenis biaya yang dapat diberikan insentif,

§  Jenis-jenis kompetensi yang dapat diberikan insentif, dan

§  Tata cara pengajuan dan pelaporan insentif

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.





Navigation