Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dicantumkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang berdampak terhadap capaian pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung karena kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas harga yang terjaga. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, Kemenko Perekonomian melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). TPIN terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan Keppres sebagai ketua TPIP. TPIP memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan aksi; melakukan pengendalian kebijakan dan implementasi; serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan output

Peraturan pelaksanaan Keppres, yaitu Keputusan Menko Perekonomian nomor 148 tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat TPIP telah menetapkan Deputi Koordinasi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan sebagai Kepala Sekretariat TPIP. Sekretariat TPIP berfungsi untuk mendukung Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar K/L anggota TPIP dalam mencapai sasaran Inflasi yang ditetapkan. Sekretariat TPIP juga berfungsi untuk membantu peran kelompok kerja (Pokja) Daerah TPIP dalam melakukan sinkronisasi kebijakan Pusat-Daerah dan pembinaan TPID.


Target Kinerja Tahun 2019

Merealisasikan inflasi terjaga dalam rentang sasaran inflasi, yaitu sasaran inflasi tahun 2019 = 3,5±1% (yoy).

 


Capaian Program Triwulan III Tahun 2019

Dalam rangka menjaga laju inflasi sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Pengendali Inflasi yang terbagi dua yaitu Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Kepala Daerah. Berbagai upaya intensifikasi dan akselerasi koordinasi pengendalian inflasi terus dilakukan sejak Penerbitan Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Sejumlah capaian program sampai dengan Triwulan III 2019 adalah sebagai berikut:

§  Realisasi inflasi sejak tahun 2015 berada pada kisaran target dengan inflasi sampai dengan September 2019 mencapai 2,2% ytd sehingga realisasi tahun 2019 diperkirakan sebesar 3,0 – 3,2 %, (dalam rentang sasaran 2019);



§  Penguatan Implementasi Kebijakan melalui penerbitan aturan/petunjuk pelaksanaan dan koordinasi kebijakan



§  Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah melalui pelaksanaan forum-forum koordinasi, pembentukan TPID dan penyusunan panduan


§  Pengembangan Data dan Informasi melalui Penguatan PIHPS dan koordinasi dukungan perbaikan statistik inflasi



§  Peningkatan Partisipasi TPID dalam Evaluasi Kinerja tahunan TPID


Navigation