Header Style
Navbar Color

Detail Berita

Image

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah memandang perlu dikembangkannya akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, mengingat masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk memperoleh akses tersebut. Pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, untuk menyinergikan kebijakan atas pengembangan akses pembiayaan. Komite Kebijakan bertanggung jawab kepada Presiden, diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan beranggotakan 9 Menteri, 2 Kepala Badan, serta Sekretaris Kabinet.

Adapun tugas Komite Kebijakan meliputi: 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM termasuk penetapan prioritas bidang usaha; 2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan 3) mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, Sekretariat Komite Kebijakan berada di unit kerja Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Pada tahun 2019, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM telah menetapkan target penyaluran KUR sebesar 140 triliun dengan porsi penyaluran sektor produksi sebesar minimal 60% dari total penyaluran. Pelaksanaan kebijakan KUR sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR yang berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2018 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenko Nomor 11 Tahun 2017.


Target Kinerja Tahun 2019

Melanjutkan kebijakan umum yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, di tahun 2019 pemerintah akan menambah skema KUR dengan perluasan ke beberapa sektor dengan target penyaluran KUR di sektor produksi sebesar minimal 60% dari total penyaluran KUR. Kebijakan ini didukung dengan peningkatan total plafon KUR tahun 2019 sebesar Rp 140 Triliun atau sebesar kemampuan anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp 11,979 Triliun pada tahun 2019 di APBN, dengan tingkat Suku bunga KUR tetap sebesar 7% efektif per tahun dan dengan Subsidi bunga KUR masing – masing skema sama dengan tahun 2018 yaitu KUR Mikro: 10,5%; KUR Kecil: 5,5%; dan KUR Penempatan TKI: 14% (termasuk collection fee). Dengan penetapan plafon maksimal KUR pada tahun 2019 sebesar Rp 140 triliun, diharapkan dapat memberikan kemudahan pemberian kredit kepada UMKM khususnya di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, kontruksi dan sektor jasa produksi, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.


Target

2017

2018

2019

1. a. Penyaluran

Rp100T

Rp120 T

Rp140T

    b. Realisasi

Rp97,3T

Rp120,3T

-

    c. Capaian

97,3%

103%

-

2.a.SektorProduksi

40%

50%

60%

   b. Realisasi

42,3%

46,8%

-

   c. Capaian

105,7%

93,6%

-


Capaian Program Triwulan III Tahun 2019


KUR dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah memandang perlu dikembangkannya akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, mengingat masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk memperoleh akses tersebut. Sejumlah capaian sampai dengan bulan Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

1.     Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 101,7 Triliun (72,65% dari target tahun 2019 sebesar 140T). Secara Kumulatif sejak 2015 s.d. Agustus 2019, telah direalisasikan sebesar        Rp 435,1 Triliun, dengan jumlah debitur 17.508.106 Nasabah, dan jumlah outstanding sebesar Rp 154,13 Triliun.


2.     Tingkat NPL KUR posisi Agustus 2019 masih terjaga di tingkat 1,32%;

 

3.     Penyaluran di sektor produksi tahun 2019 sampai dengan triwulan III sebesar 47 % (dari target sebesar 60%) dan sector non produksi sebesar 53%. Adapun penyaluran penyaluran KUR sektor produksi meliputi  sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi dan jasa – jasa. Langkah-langkah yang ditempuh komite kebijakan untuk mengoptimalkan penyaluran KUR sektor produksi  yaitu dengan melaksanakan acara penyaluran KUR Peternakan Rakyat, KUR Ketahanan Pangan, KUR Perikanan Rakyat dan KUR Garam Rakyat serta KUR Pariwisata secara serentak dibeberapa daerah di Indonesia.

 

4.     Telah diundangkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Akad Syariah dan KUR Pensiunan.


Navigation